Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, lebih dikenal sebagai Danny Pomanto, dengan tegas menolak gagasan pemilihan kepala daerah yang tidak dilakukan secara langsung. Menurutnya, pemilihan langsung merupakan hak dasar yang harus dimiliki rakyat, serta menjadi bagian penting dalam pendidikan politik dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Dia menekankan bahwa pemilihan langsung telah terbukti sebagai mekanisme yang efektif dalam memberi suara kepada masyarakat. Dengan memilih langsung, rakyat dapat menentukan wakil mereka dengan lebih efektif, berbeda dengan proses yang dilakukan di DPRD.
“Saya melihat perintah dari partai jelas menolak gagasan ini. Sejarah pernah merekam adanya reformasi yang mengembalikan hak memilih kepada rakyat, maka aneh jika hal ini ingin dicabut kembali,” ungkap Danny, yang juga merupakan anggota PDIP.
Pentingnya Pemilihan Langsung dalam Konteks Demokrasi
Danny Pomanto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pemenangan Legislatif dan Eksekutif DPD PDIP Sulsel, berbagi pengalamannya mengikuti pilkada sebanyak lima kali. Dia menyebut pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya tentang betapa krusialnya pemilihan langsung bagi pembentukan kualitas demokrasi di masyarakat.
“Pilkada itu sangat kompleks, dan mencerminkan proses pembelajaran bagi masyarakat dan kandidat. Pengalaman langsung dalam pemilihan sangat penting untuk memahami dinamika politik,” katanya. Melalui perjalanan panjangnya, Danny melihat bahwa pilkada langsung menyajikan kesempatan bagi calon untuk membangun koneksi yang lebih dekat dengan rakyat.
Dalam pandangannya, pemilihan langsung dapat mendorong munculnya pemimpin yang lebih aspiratif dan responsif, berbeda dengan sistem yang mengandalkan DPRD. “Proses ini dapat menghadirkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara dan keinginan masyarakat,” ujarnya.
Implikasi Pemilihan Melalui DPRD terhadap Partisipasi Rakyat
Danny mengingatkan bahwa jika pilkada diadakan melalui DPRD, maka partisipasi masyarakat akan berkurang secara signifikan. “Ini akan menutup kesempatan bagi individu yang memiliki niat baik untuk berpartisipasi dalam pilkada,” ujarnya. Dia berpendapat bahwa dominasi kepentingan politik tertentu dapat muncul dalam senario yang baru ini.
“Jika pemilihan bergantung pada koneksi politik semata, hubungan antara pemimpin dan masyarakat bisa menjadi rentan. Rakyat mungkin tidak mengenal calon pemimpin mereka dengan baik,” tegasnya. Mengalihkan kekuasaan kepada DPRD berisiko menyebabkan munculnya pemimpin yang tidak sepenuhnya diaspirasikan oleh rakyat.
Dia juga menunjukkan potensi munculnya ‘figur titipan’ yang dapat merugikan proses demokrasi. “Masyarakat perlu mengenal calon pemimpin untuk melakukan pemilihan yang benar-benar berdasarkan aspirasi mereka, bukan sekadar yang diusulkan oleh oknum tertentu,” tambahnya.
Menjaga Hak Pilih sebagai Amanah Tuhan
Menurut Danny, hak memilih merupakan anugerah yang harus dijaga. “Diawali oleh penciptaan manusia, yang diberikan kemampuan untuk memilih, menunjukkan betapa pentingnya hak ini,” ujarnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghargai pilihan rakyat dalam pemilihan umum.
“Mengapa Tuhan menciptakan manusia berbeda dari malaikat dan setan? Karena manusia diberikan hak untuk memilih. Kita harus mempertahankan hak ini dari upaya oknum yang ingin mencabutnya,” ujar Danny dengan tegas. PDI Perjuangan, sebagai partainya, konsisten dalam menolak gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang dianggapnya melanggar semangat reformasi.
“Kita sepakat untuk menolak ini dan mengikuti perintah partai,” katanya. Dalam konteks ini, Danny menunjukkan komitmennya untuk menjaga kemurnian demokrasi dan memberikan suara terbaik bagi rakyat.
Sepanjang karir politiknya, Danny tidak hanya terlibat dalam pilkada untuk Wali Kota, tetapi juga dalam pemilihan gubernur. Di Pilgub Gorontalo 2011, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, meskipun kalah. Pada Pilgub Sulsel 2024, meskipun dia berupaya keras, Danny harus mengakui kekalahannya dari Andi Sudirman Sulaiman.
