Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik di Indonesia mulai mengambil langkah untuk merespons bencana hidrometeorologis yang baru-baru ini melanda beberapa daerah di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan longsor yang terjadi di akhir November lalu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan tindakan cepat sangat diperlukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan urgensi bagi pemerintah untuk membuka pintu bagi bantuan internasional. Dalam pandangannya, penanganan bencana adalah aspek kemanusiaan yang seharusnya melampaui batas negara, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara yang aktif memberikan bantuan untuk penanganan bencana di negara lain.
Hasto mengatakan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak mengenal sekat. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk membantu sesama, terutama ketika tragedi menimpa warga dunia. Sejak awal, PDIP telah berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi korban bencana melalui berbagai inisiatif.
Pentingnya Solidaritas Internasional dalam Penanganan Bencana
Kemanusiaan merupakan tema yang universal dalam penanganan bencana. Hasto menjelaskan bahwa bantuan asing sebaiknya diakui dan difasilitasi untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. Setiap negara memiliki kapasitas dan sumber daya yang berbeda dalam membantu korban, sehingga kolaborasi internasional sangat dibutuhkan.
“Kami berharap berbagai pintu kemanusiaan dibuka untuk membantu orang-orang yang terdampak,” ujar Hasto. Dengan mengakses sumber daya internasional, diharapkan penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini juga menunjukkan bahwa bencana adalah masalah bersama yang memerlukan kerjasama.
Melalui pernyataan tersebut, PDIP mendorong pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang lebih inklusif dalam penanganan bencana. Dalam konteks ini, dukungan dari negara lain dapat memperkuat upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah lokal dan relawan setempat.
Desakan untuk Menetapkan Status Bencana Nasional
Status bencana nasional juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Hasto merespons desakan agar bencana yang melanda Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana nasional sebagai langkah penting dalam mobilisasi sumber daya. Penetapan bisa meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mitigasi bencana di daerah rawan.
“Krisis yang dialami masyarakat kita ini adalah akibat dari kerusakan ekosistem yang harus menjadi perhatian. Kebijakan yang buruk terkait penggunaan hutan menjadi salah satu penyebab utama bencana,” jelasnya. Mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan, penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih berkelanjutan.
Sebagai contoh, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah menjalankan moratorium pemanfaatan hutan yang sangat relevan dengan isu ini. Menjaga ekosistem hutan adalah bagian integral dari kelangsungan hidup bangsa.
Peran Relawan dan Bantuan Kemanusiaan dari Negara Lain
Seiring dengan bencana yang terus berlanjut, relawan dari berbagai organisasi, termasuk PDIP, sudah terjun langsung ke lapangan untuk membantu korban. Hasto mengungkapkan bahwa keberadaan dokter dan tim medis dari partai membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.
Di Aceh, Gubernur Muzakir Manaf baru-baru ini menerima bantuan dari warga Malaysia. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang kehilangan harta benda akibat bencana.
Penerimaan bantuan dari negara lain menunjukkan sikap terbuka dan kemanusiaan yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan krisis. Mualem menggarisbawahi bahwa dalam kondisi bencana, kerja sama lintas negara sangat penting untuk saling membantu.
Pemerintah pusat menyatakan bahwa penanganan bencana di Sumatera saat ini berada di bawah kendali mereka. Menteri Pertahanan yang turut serta dalam peninjauan mengatakan bahwa Indonesia harus mampu menangani bencana secara mandiri. Di samping itu, evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu korban.
Indonesia memiliki peralatan dan logistik yang cukup untuk menangani bencana, seperti alat angkut darat, laut, dan udara. Dukungan tenaga medis yang memadai juga menjadi salah satu perhatian dalam penanganan bencana ini.
Bersama dengan semua elemen masyarakat, diharapkan pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pengalaman ini hendaknya bisa menjadi pembelajaran untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.
