Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan betapa pentingnya kebijakan publik yang didasarkan pada teori ilmiah dan data yang akurat. Menurutnya, tanpa dukungan ilmiah yang memadai, kebijakan yang diambil hanya akan menjadi langkah percobaan yang berisiko gagal dan tidak efektif.
“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus memiliki fondasi yang jelas berbasis data dan penelitian yang valid. Tanpa ini, kebijakan hanya akan menjadi wacana yang indah namun sulit untuk direalisasikan,” ujar Tito. Hal ini menegaskan pentingnya peran ilmiah dalam pembuatan keputusan.
Dalam keterangan resminya pada bulan November, Tito mengingatkan para pemimpin daerah agar menyusun kebijakan mereka dengan pendekatan yang matang dan terstruktur. Ia percaya, ini adalah langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya dapat diterima, tetapi juga efisien dan efektif.
Peran Perguruan Tinggi dalam Kebijakan Publik
Tito menggarisbawahi bahwa perguruan tinggi harus menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Ia berharap institusi pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai sumber masukan berbasis ilmu pengetahuan.
“Para akademisi memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan sosial. Oleh karena itu, kampus harus sering memberikan rekomendasi berdasarkan data dan referensi ilmiah yang kuat,” paparnya. Ini adalah harapan agar perkembangan masyarakat menuju arah yang lebih baik dapat tercapai.
Beliau juga menekankan bahwa perguruan tinggi seharusnya bukan hanya penonton, tetapi mitra strategis dalam pembuatan kebijakan yang objektif dan berbasis riset. “Dengan menempuh jalur kolaboratif, kita dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih bertanggung jawab,” tambah Tito.
Kebutuhan untuk Aparatur Pemerintahan yang Profesional
Tito memandang bahwa untuk menjalankan kebijakan publik dengan baik, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien. Hal ini penting agar administrasi pemerintahan dapat berfungsi secara optimal.
“Kita butuh aparatur yang mampu mengelola administrasi dengan efektif. Kebijakan baik yang tidak didukung oleh administrasi yang mumpuni tidak akan berjalan seiring,” tegasnya. Kekurangan dalam aspek ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang telah dibuat.
Oleh karena itu, Tito mendorong agar semua pegawai pemerintahan diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan demikian, aparatur pemerintahan akan lebih siap menghadapi tantangan dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
Soliditas Internal Perguruan Tinggi sebagai Rencana Strategis
Dalam konteks ini, Tito juga menekankan pentingnya soliditas internal di antara pimpinan perguruan tinggi. Rektor dan jajaran akademik harus bersatu untuk mendukung peran strategis mereka dalam mendukung kebijakan publik.
“Hanya dengan memiliki kesatuan di dalam organisasi, perguruan tinggi bisa memainkan peran yang lebih optimal dalam pengembangan kebijakan. Kerja sama antar anggota penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan riset,” jelasnya.
Soliditas ini diharapkan tidak hanya di tingkat manajemen, tetapi juga menjangkau seluruh civitas akademika. Masing-masing individu memiliki peran dan tanggung jawab yang dapat menunjang misi besar perguruan tinggi sebagai penyokong pembangunan.
Dengan melihat betapa pentingnya paduan antara teori, data, dan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, Tito Karnavian berusaha membangkitkan kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih ilmiah dalam pembuatan kebijakan. Harapan ini menjadi landasan untuk mendorong Indonesia menuju arah yang lebih baik di masa mendatang.
