Dalam sebuah langkah yang mencolok, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, mengungkapkan alasan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026 yang diusulkan oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa kondisi fiskal negara tidak menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat.
Dalam keterangannya, Fauzi menekankan pentingnya langkah ini sebagai respons terhadap tekanan keuangan. Menurutnya, kebijakan ini diambil demi memastikan keberlanjutan program-program yang dianggap lebih prioritas oleh pemerintah saat ini.
Analisis Terhadap Pemangkasan Dana TKD Tahun 2026
Fauzi menjelaskan bahwa anggaran negara saat ini harus diprioritaskan untuk program-program tertentu yang dinilai sangat penting. Salah satu program utama yang dia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi dana hampir mencapai Rp335 triliun. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara masif.
Selain MBG, dia juga menambahkan bahwa pendidikan menjadi fokus utama lainnya. Program ‘sekolah rakyat’ diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak-anak, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan akses pendidikan berkualitas.
Pemangkasan dana TKD ini tentu tidak berjalan mulus. Beberapa gubernur dari berbagai provinsi, seperti Sumatera Utara dan Aceh, telah melayangkan protes langsung kepada pemerintah pusat. Mereka berargumen bahwa pengurangan anggaran tersebut akan berdampak besar pada pembangunan daerah masing-masing.
Komitmen Pemerintah terhadap Program Prioritas
Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memang mencanangkan program-program dengan anggaran besar sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Menurut Fauzi, program-program ini tidak ada di tahun-tahun sebelumnya dan kini menjadi penting untuk dilaksanakan.
Hilirisasi pangan dan energi adalah dua program unggulan lainnya yang juga membutuhkan alokasi dana yang signifikan. Fauzi meyakini langkah ini penting untuk mencapai kemandirian pangan dan energi nasional dalam jangka panjang.
Kebijakan pemangkasan ini seharusnya dilihat sebagai langkah strategis daripada keputusan sepihak yang merugikan daerah. Meskipun mendapat reaksi keras dari para gubernur, pemerintah percaya bahwa fokus pada program prioritas akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Dampak Pemangkasan Anggaran bagi Daerah
Reaksi para gubernur atas pengurangan anggaran menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap keputusan tersebut. Gubernur Aceh, Mualem, misalnya, mengungkapkan bahwa daerahnya mengalami pemotongan hingga 25 persen dari anggaran yang seharusnya diterima.
Kekhawatiran mengenai dampak pemangkasan ini cukup beralasan, mengingat bahwa anggaran daerah biasanya digunakan untuk berbagai program pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat. Pemangkasan ini, menurut mereka, dapat menghambat penyelesaian proyek-proyek vital.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga mencemaskan dampak keputusan ini, terutama terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Dia berharap ada dialog lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan.
