Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan pembaruan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Pembaruan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 30 Juni 2025.
Salah satu sorotan dari program prioritas ini adalah kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pejabat negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang berkontribusi dalam pelayanan publik.
Kenaikan gaji ini menjadi topik penting dalam pembahasan mengenai reformasi birokrasi dan penguatan institusi pemerintahan. Sebelumnya, dalam kebijakan yang ditetapkan pada tahun lalu, rencana kenaikan gaji untuk pejabat negara belum diatur, sehingga langkah ini menjadi terobosan baru dalam pemerintahan Prabowo.
Mengapa Kenaikan Gaji ASN Sangat Penting untuk Kesejahteraan Publik?
Kenaikan gaji ASN, terutama bagi sektor pendidikan seperti guru dan dosen, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan gaji yang lebih tinggi, diharapkan mereka dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik generasi muda.
Selain itu, meningkatkan kesejahteraan aparatur negara juga berdampak pada peningkatan layanan publik. Anggota TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan gaji diharapkan lebih siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan layanan terbaik kepada publik.
Dukungan pemerintah dalam bentuk apresiasi gaji yang lebih baik ini penting untuk memastikan bahwa ASN dan aparat keamanan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Peningkatan gaji dapat berkontribusi pada pengurangan angka korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pegawai negeri.
Strategi Baru untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
Pemerintah juga menargetkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai strategi baru dalam meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan dan optimalisasi penerimaan negara akan menjadi lebih efektif dan transparan.
Pembentukan BPN menjadi penting mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi negara saat ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua sektor berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada regulasi sebelumnya, target penerimaan negara hanya disebut sebagai “optimalisasi penerimaan tanpa angka pasti. Dengan adanya target yang lebih spesifik, pemerintah berharap dapat mendorong kinerja institusi dalam mengumpulkan pajak dan pemasukan lainnya.
Reformasi dalam Sistem Birokrasi dan Penguatan Kapasitas ASN
Pembaruan ini juga mencakup reformasi dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah. Perubahan ini penting untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan publik.
Penguatan kapasitas ASN juga menjadi fokus, di mana pelatihan dan pengembangan kompetensi diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai inovator dalam memberikan solusi terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat.
Reformasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi yang professional dan responsif. Dalam jangka panjang, tujuan akhir adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan dapat diandalkan oleh semua warga negara.
