Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, kembali mencuri perhatian dengan pernyataannya yang menolak rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan memberikan solusi signifikan bagi masyarakat, dan dapat memicu kebingungan di dalam perekonomian.
“Redenominasi hanyalah kebijakan kosmetik. Hanya memotong nol, tetapi masalah ekonomi yang mendasar tetap ada. Ini sama sekali tidak berguna,” tegas Darmadi dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini.
Dalam suasana ekonomi yang belum stabil, Darmadi menilai pemerintah harus berpikir ulang sebelum melanjutkan rencana ini. Kebijakan ini berpotensi membawa konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat luas.
“Ekonomi Belum Stabil, Kok Malah Mau Potong Nol?”
Pentingnya Mempertimbangkan Kondisi Ekonomi Sebelum Redenominasi
Darmadi menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi. Inflasi yang masih bergoyang dan nilai tukar yang tidak stabil bisa membuat pasar panik jika kebijakan ini diterapkan secara mendesak.
“Menjalankan redenominasi pada saat ini bisa menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha,” tambahnya. Menurutnya, persiapan yang matang adalah kunci untuk menghindari potensi bencana ekonomi.
Ia juga menekankan bahwa tanpa adanya dampak positif bagi sektor ekonomi, langkah ini menjadi tidak relevan. Redenominasi seharusnya tidak hanya menjadi langkah administratif tanpa memperkuat daya saing industri dan menarik investasi.
Risiko Kacau Harga dan Dampak pada Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Darmadi mengingatkan betapa banyak risiko yang bisa timbul dari redenominasi. Salah satu risiko utama adalah potensi kekacauan harga di pasar.
“Jika harga barang secara mendadak berubah dari Rp 12 ribu menjadi 12 rupiah, lalu pedagang bisa saja membulatkannya menjadi 15. Siapa yang akan menanggung kerugian? Tentunya masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” ujarnya dengan nada serius.
Darmadi menambahkan bahwa perubahan nilai nominal juga dapat menciptakan kebingungan besar dari masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, harga dapat naik perlahan tanpa disadari, yang pada akhirnya mengarah pada inflasi terselubung.
Persiapan dan Edukasi Sebagai Langkah Penting
Dalam menghadapi isu redenominasi ini, Darmadi menyarankan agar pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat bisa salah memahami tujuan dari kebijakan ini.
“Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka,” tegasnya. Edukasi yang tepat akan meminimalisir kebingungan di kalangan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan redenominasi tidak hanya terletak pada prosedur administratif saja, tetapi juga ada pada penerimaan masyarakat. Tanpa dukungan rakyat, upaya ini bisa dianggap gagal.
Keterbatasan Anggaran dan Pemborosan Biaya
Darmadi menyoroti sisi inefisiensi pada anggaran negara yang akan digunakan dalam proses redenominasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti mesin ATM, memperbarui sistem bank, dan mengganti label harga di berbagai toko akan mencapai angka triliunan.
“Untuk hanya memotong nol, negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ini jelas merupakan pemborosan yang tidak perlu,” ungkap Darmadi. Ia merasa bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.
Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih praktis dan efisien harus diambil oleh pemerintah, daripada hanya melakukan perubahan yang tampak semu. Menurutnya, dana yang ada sebaiknya digunakan untuk memperkuat perekonomian secara keseluruhan.
